Jakarta - Layanan kesehatan berbasis elektronik (e-Health) sebenarnya telah dianjurkan oleh World Health Organization (WHO) sejak 2005 lalu. Sementara di Indonesia, momentumnya diperkirakan baru bisa dimulai 2012 ini.
Meski sudah tertinggal tujuh tahun, namun itu tidak menyurutkan semangat e-Indonesia Initiatives Forum untuk memperjuangkan kehadiran e-Health di Indonesia.Ketua e-Indonesia Initiatives Forum Suhono Harso Supangkat, berpendapat inisatif e-Health sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dengan membangun roadmap e-Health nasional. "WHO telah mengeluarkan resolusi mengenai e-Health dengan nomor 58.28 tahun 2005," papar Suhono dalam konferensi e-Health di Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Rabu (28/3/2012). Dalam resolusi tersebut, WHO mendorong kepada setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan layanan e-health di berbagai bidang di kesehatan, baik untuk administrasi kesehatan, kerangka legal dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme kemitraan publik dan swasta. "Itu sebabnya, kita perlu mengembangkan infrastruktur TIK untuk e-Health, dan membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit untuk mendukung e-Health," ujarnya lebih lanjut. Suhono juga mengatakan, inisiatif untuk mengembangkan e-Health tak lain untuk menjangkau masyarakat, khususnya yang rawan terhadap permasalahan kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan. "Kita juga harus memobilisasi kerjasama lintas sektoral dalam mengadopsi norma dan standar e-Health, evaluasi, prinsip-prinsip cost effectiveness dalam e-Health untuk menjamin mutu, etika, dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, privasi, equity dan equality," paparnya. Untuk menuju ke arah itu, Indonesia juga perlu mengembangkan center of excellence dan jejaring e-Health, dan mengembangkan model sistem informasi kesehatan masyarakat untuk surveilans, respons dan emergensi. |
Techno/D